PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono beserta jajarannya hadiri video conference Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 di Ruang Pontive, Selasa, 13 April 2021.
Kepala Staf Kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko serta 8 pejabat Menteri turut berikan pandangan mereka menyoal pemberantasan korupsi. Kedelapan Menteri itu adalah Menteri Sosial Tri Risma Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Jendral (Purn) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jendral (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut permasalahan inti dari tindak korup seperti pungli dan suap adalah karena sistem yang buruk. Sehingga menurutnya, melalui perbaikan sistem, kesempatan perilaku korupsi bisa dicegah dini.
Senada dengan hal itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan solusi mencegah korupsi adalah dengan kesadaran dan integritas dari aparat pemerintah. Sistem teknologi dan komunikasi informasi juga turut jadi perhatiannya untuk dioptimalkan fungsi dalam menutup peluang korupsi. “Namun untuk membangun sistem tidak mudah, perlu ahli dan biaya. Sebenarnya Pemkot Pontianak sudah lakukan itu dengan sistem data yang terintegrasi,” pungkasnya. (IKP-DKI)