Jakarta—Pada tanggal 24 September 1964 Presiden RI ke-I Soekarno telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249/1964 tentang penetapan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional. Penetapan hari maritim ini berdasarkan Musyawarah Nasional Maritim pertama yang digelar oleh Presiden Soekarno di Tugu Tani pada tanggal 23 September 1963. Hal tersebut sejalan dengan tekadnya untuk menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo keinginan ini kembali digaungkan setelah 50 tahun berselang. Salah satunya adalah dengan membentuk Kemenko Bidang Kemaritiman pada tahun 2014 yang kini menjadi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengajak semua warga Indonesia untuk menjadikan maritim nusantara sebagai sebuah kebanggaan. “Saya ingin mengajak kita semua untuk menggali potensi diri, memanfaatkan yang kita punya untuk membawa Indonesia kembali menjadi bangsa maritim yang kuat,” ujarnya dalam peringatan Hari Maritim Nasional pada Hari Rabu (23-9-2020) di Jakarta.

Dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 buah dan total perairan Indonesia seluas 6.400.000 km2, menurut Menko Luhut, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. “Dengan kondisi ini, kita punya potensi kelautan dan kejayaan maritim Indonesia yang sangat besar dan dapat dikelola untuk kemaslahatan bersama,”tambahnya.

Terlebih lagi, Indonesia memiliki trah bangsa maritim yang kuat. “Jauh sebelum Bangsa Eropa menjelajah dan menguasai lautan dunia pada abad ke-16, kerajaan maritim nusantara, yakni Sriwijaya telah mampu menguasai wilayah Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi sejak abad ke-7 dan 8,” kata Menko Luhut.

Potensi kelautan dan kejayaan maritim Indonesia yang Besar ini, membuat Presiden RI Pertama Bung Karno menyerukan, “Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera! Dan perayaan Hari Maritim ke-56 kali ini, lanjut Menko Luhut merupakan momentum dimulainya perhelatan besar mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim 2045. “Kita telah tetapkan Peta Jalan Kebijakan Kelautan Indonesia untuk mewujudkan hal itu,”pungkasnya. Tahun ini, peringatan Hari Maritim Nasional dilaksanakan untuk memotret tingkat literasi maritim masyarakat.

 

Biro Komunikasi

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi