Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kembali hadir di tahun 2020. Kompetisi yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI dan Kantor Staf Presiden bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan memperluas penggunaan LAPOR! di instansi pemerintah. Dikarenakan pandemi Covid-19, pelaksanaan kompetisi tetap dilanjutkan dengan penyesuaian protokol kesehatan.
Kompetisi ini memasuki tahun ketiga pelaksanaan diikuti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan unit pelaksana yang menyelenggarakan Pengelolaan Pengaduan Publik. Tahapan kompetisi SP4N-LAPOR! Tahun 2020 dimulai dengan pendaftaran dan penilaian mandiri (14 Agustus-14 Oktober 2020), evaluasi dokumen (19-27 Oktober 2020), evaluasi lanjutan (9-16 November 2020) dan pengumuman pemenang dan penghargaan (25 November 2020).
Untuk itulah Kementerian PAN-RB mengadakan tahapan sosialisasi dan asistensi teknis terkait teknis pelaksanaan kompetisi kepada para calon peserta kompetisi, penyelenggara pelayanan publik instansi dan unit pelaksana. Sosialisasi diselenggarakan secara telekonferensi bersama Tim Sekretariat yang terdiri dari ASN Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI, Kantor Staf Presiden. Tahapan ini dibagi dalam beberapa hari, Pemerintah Kota Pontianak, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Hidayati, mengikuti tahapan ini di Ruang Rapat Pontive Center, Selasa (22/9/2020).
Tahapan sosialisasi dan asistensi teknis dibuka oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa, Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, Kantor Staf Presiden, Agung Hardjono, Chief of Party USAID-Cegah, Gerrard Mosquera, yang dihadiri oleh Pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Diah Natalisa menyampaikan bahwa semoga dengan pelaksanaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2020 ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, juga semakin banyaknya inisiatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan baik dari segi masyarakat maupun pengelola. (IKP-DKI)